Formasi Tenaga Honorer Ponorogo

Jum'at, 03 Maret 2006 22:59 WIB
Tenaga Honorer Ancam Bakar Rumah Tenaga Honorer Fiktif
Reporter : Agustanto BP
PONOROGO--MIOL: Sejumlah tenaga honorer yang tersingkir dari proses seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Ponorogo, melayangkan surat protes kepada Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Hukum) DPRD Ponorogo.

Mereka yang tes pada 28 Februari 2006, kecewa karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara sejumlah honorer fiktif malah memenuhi syarat (MS), dan bisa mengikuti tes.

Masuknya honorer fiktif itu diketahui sejumlah peserta lainnya sewaktu pengambilan nomor. Di antara mereka ada yang bertempat tinggal (berdomisili) sama, sehingga tahu profesi masing-masing sebelumnya.

Dengan alasan itu, para honorer negeri yang tersingkir mengancam membakar rumah para honorer fiktif yang lolos seleksi administrasi bila dalam tes yang digelar Selasa (28/2), mereka dinyatakan lulus.

Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo yang mendapat laporan itu, bersama panitia CPNSD langsung menggelar rapat dengar pendapat (hearing).

Dalam rapat yang berlangsung, Jumat, dihadiri oleh semua anggota Komisi A dan Sekretaris Kabupaten Luhur Karsanto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Syahroni Anwar serta kepala Badan Pengawas (Banwas) Goemono itu, panitia berjanji akan segera menindaklanjuti laporan itu dengan mengadakan verifikasi ke bawah,.yang sekaligus sebagai ketua panitia CPNSD berjanji akan mengadakan investigasi dan verifikasi.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo, Suparno kepada Media Indonesia, Jumat, mengatakan dewan mendesak Pemkab Ponorogo agar segera melakukan verifikasi data tenaga honorer yang ada di kantor pemkab.

Selain itu, dewan juga meminta agar menindak tegas aparatnya yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penerimaan CPNSD.

"Tidak sekadar memperingati, tetapi harus ditindak tegas," kata Ketua DPD PAN Kabupaten Ponorogo itu.

Suparno menambahkan, dalam dengar pendapat tersebut dewan juga mendesak pemkab dalam hal ini panitia penerimaan CPNSD agar meneliti kebenaran laporan yang masuk bahwa dalam penerimaan CPNSD, khususnya, dari tenaga honorer telah terjadi penyimpangan.

Dikatakan bentuk penyimpangan yang masuk dalam laporan ke dewan, seperti memanipulasi masa kerja sebagai tenaga honorer yang diistilahkan sebagai mark-up masa kerja. Misalnya baru menjadi tenaga honorer dua bulan, ditulis sebagai tiga atau empat tahun. Bahkan ada yang ditulis lebih lima tahun. "Tentu saja dengan imbalan uang," katanya.

Suparno menggarisbawahi bahwa penerimaan CPNSD kali ini masih saja memberi peluang adanya kecurangan dari sebagian pejabat pemkab yang kebetulan terlibat dalam penerimaan CPNSD.

Dia juga membenarkan bahwa Dewan juga menerima laporan adanya ancaman dari tenaga honorer yang akan membakar rumah tenaga honorer fiktif bila mereka dinyatakan lulus dalam tes penerimaan CPNSD.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo, Saifuddin kepada wartawan, Jumat, mengatakan dari laporan yang masuk saat ini ditengarai ada tiga honorer fiktif yang lolos administrasi dan mengikuti tes CPNSD.

Menurut politisi dari PDIP ini, ketiganya mengaku sebagai tenaga honorer pada Dinas pendidikan, berprofesi sebagai pendidik. Para honorer fiktif itu berasal dari Kecamatan Badegan, Slahung dan Kecamatan Sambit.

Masuknya ketiga orang dalam seleksi CPNSD lewat jalur khusus itu diduga dengan cara memalsukan data tentang masa pengabdian sebagai honorer negeri.

"Mereka itu baru lulus SI tahun ini dan belum pernah menjadi honorer. Jadi bila kenyataannya seperti itu, pasti menggunakan data 'sulapan' yang dibuat oleh cabang dinas. Dan saya yakin selain ketiga orang ini masih banyak honorer fiktif yang lain " ujar Syaifuddin.

Dia menambahkan bila dalam terbukti mereka itu sebagai honorer fiktif, dan lulus tes, maka mereka harus dicoret. Di samping itu, karena terbukti memalsukan data, tindakan hukum pun perlu diterapkan.

Hal senada diungkapkan oleh Dyah Antarukmi, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Dyah, yang juga sekretaris Komisi A, panitia harus bersikap tegas bila menemukan fakta seperti ini. Sebab bila nanti hal ini terbukti kemudian mereka lolos tes maka akan menimbulkan dampak sosial.

"Bila terbukti mereka harus berani menunjukkan syarat-syaratnya agar tidak menimbulkan tindakan anarkis setelah pengumuman. Kalau tidak akan menimbulkan gejolak," tegas Dyah.

Keterangan yang diperoleh Media Indonesia menyebutkan proses tes

untuk jalur khusus honorer ini hanya dilakukan satu kali. Selanjutnya berdasarkan PP 48/2005, honorer ini akan diselesaikan sampai 2009 dengan cara rankingisasi dari hasil tes yang diadakan pada Selasa (28/2).

Sementara data dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebutkan jumlah pelamar pada CPNSD untuk formasi 2005 yang dilaksanakan pada 2006 mencapai 19.249 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.056 pelamar dari honorer, dan 16.193 pelamar dari umum. Untuk honorer, sekitar 2.735 pelamar dinyatakan memenuhi syarat, selebihnya, 321 pelamar tidak memenuhi syarat.

(AG/OL-03)